﻿_id	No	Organisasi Perangkat Daerah	Focal Point *)	Renstra *)	GAB *)	GBS *)	Keterangan
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	Sekretariat Daerah	""	v	v	v	""
3	2.0	Sekretariat DPRD	""	v	v	v	""
4	3.0	Inspektorat Daerah	""	v	v	v	""
5	4.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	""	v	v	v	""
6	5.0	Dinas Kesehatan	v	v	v	v	""
7	6.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	v	v	v	""
8	7.0	Satuan Polisi Pamong Praja	""	v	v	v	""
9	8.0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	""	v	v	v	""
10	9.0	Dinas Sosial	v	v	v	v	""
11	10.0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	v	v	v	v	""
12	11.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""	v	v	v	""
13	12.0	Dinas Perhubungan	""	v	v	v	""
14	13.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	""	v	v	v	""
15	14.0	Dinas Ketahanan Pangan	""	v	v	v	""
16	15.0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	v	v	v	v	""
17	16.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	""	v	v	v	""
18	17.0	Dinas Lingkungan Hidup	""	v	v	v	""
19	18.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	v	v	v	""
20	19.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	v	v	v	v	""
21	20.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""	v	v	v	""
22	21.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	""	v	v	v	""
23	22.0	Dinas Perikanan	""	v	v	v	""
24	23.0	Dinas Pertanian	""	v	v	v	""
25	24.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	""	v	v	v	""
26	25.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	v	v	v	""
27	26.0	Badan Pendapatan Daerah	""	v	v	v	""
28	27.0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	""	v	v	v	""
29	28.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""	v	v	v	""
30	29.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	v	v	v	v	""
31	30.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	v	v	v	""
32	31.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	""	v	v	v	""
33	32.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	""	v	v	v	""
34	33.0	Kecamatan Poto Tano	""	""	""	""	""
35	34.0	Kecamatan Seteluk	""	""	""	""	""
36	35.0	Kecamatan Taliwang	""	""	""	""	""
37	36.0	Kecamatan Brang Rea	""	""	""	""	""
38	37.0	Kecamatan Brang Ene	""	""	""	""	""
39	38.0	Kecamatan Jereweh	""	""	""	""	""
40	39.0	Kecamatan Maluk	""	""	""	""	""
41	40.0	Kecamatan Sekongkang	""	""	""	""	""
42	41.0	Kelurahan Menala	""	""	""	""	""
43	42.0	Kelurahan Sampir	""	""	""	""	""
44	43.0	Kelurahan Kuang	""	""	""	""	""
45	44.0	Kelurahan Dalam	""	""	""	""	""
46	45.0	Kelurahan Arab Kenangan	""	""	""	""	""
47	46.0	Kelurahan Bugis	""	""	""	""	""
48	47.0	Kelurahan Telaga Bertong	""	""	""	""	""
49	*) Isian berupa tanda centang	""	""	""	""	""	""
50	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""
51	Konsep : [K00908] Kesetaraan Gender; Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender	""	""	""	""	""	""
52	Definisi : Data yang memuat nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan dan mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses perencanaan program dan kegiatan serta penganggarannya pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""
53	Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin agar pembangunan memberi manfaat secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Melalui perencanaan responsif gender dapat dihasilkan anggaran responsif gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.	""	""	""	""	""	""
54	Untuk itu, ARG harus didahului dengan analisis situasi pada suatu program/kegiatan dengan lensa gender sehingga dapat teridenti!kasi kebutuhan perempuan dan laki-laki. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasil pencapaian target yaitu penguatan kelembagaan dengan sub kegiatan yaitu pendampingan perencanaan dan penganggaraan yang responsif gender (PPRG). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD.	""	""	""	""	""	""
55	GAP (Gender Analisis Pathway)	""	""	""	""	""	""
56	GBS (Gender Budgeting Statement)	""	""	""	""	""	""
57	Klasifikasi: Organisasi Perangkat Daerah; Instrumen Implementasi PPRG	""	""	""	""	""	""
58	Ukuran: -	""	""	""	""	""	""
59	Satuan: -	""	""	""	""	""	""
60	"Sumber Konsep:
Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH"	""	""	""	""	""	""
