(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 1.0Sekretariat Daerahvvv 2.0Sekretariat DPRDvvv 3.0Inspektorat Daerahvvv 4.0Dinas Pendidikan dan Kebudayaanvvv 5.0Dinas Kesehatanvvvv 6.0Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangvvv 7.0Satuan Polisi Pamong Prajavvv 8.0Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanvvv 9.0Dinas Sosialvvvv 10.0Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilvvvv 11.0Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasivvv 12.0Dinas Perhubunganvvv 13.0Dinas Komunikasi dan Informatikavvv 14.0Dinas Ketahanan Panganvvv 15.0Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakvvvv 16.0Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganganvvv 17.0Dinas Lingkungan Hidupvvv 18.0Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuvvv 19.0Dinas Kearsipan dan Perpustakaanvvvv 20.0Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desavvv 21.0Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahragavvv 22.0Dinas Perikananvvv 23.0Dinas Pertanianvvv 24.0Dinas Perumahan dan Permukimanvvv 25.0Badan Perencanaan Pembangunan Daerahvvv 26.0Badan Pendapatan Daerahvvv 27.0Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahvvv 28.0Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiavvv 29.0Badan Kesatuan Bangsa dan Politikvvvv 30.0Badan Penanggulangan Bencana Daerahvvv 31.0Badan Riset dan Inovasi Daerahvvv 32.0Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'vvv 33.0Kecamatan Poto Tano 34.0Kecamatan Seteluk 35.0Kecamatan Taliwang 36.0Kecamatan Brang Rea 37.0Kecamatan Brang Ene 38.0Kecamatan Jereweh 39.0Kecamatan Maluk 40.0Kecamatan Sekongkang 41.0Kelurahan Menala 42.0Kelurahan Sampir 43.0Kelurahan Kuang 44.0Kelurahan Dalam 45.0Kelurahan Arab Kenangan 46.0Kelurahan Bugis 47.0Kelurahan Telaga Bertong *) Isian berupa tanda centang Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat Konsep : [K00908] Kesetaraan Gender; Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender Definisi : Data yang memuat nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan dan mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam proses perencanaan program dan kegiatan serta penganggarannya pada periode tertentu. Pengintegrasian gender di berbagai bidang pembangunan melalui pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil optimal. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin agar pembangunan memberi manfaat secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Melalui perencanaan responsif gender dapat dihasilkan anggaran responsif gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, ARG harus didahului dengan analisis situasi pada suatu program/kegiatan dengan lensa gender sehingga dapat teridenti!kasi kebutuhan perempuan dan laki-laki. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasil pencapaian target yaitu penguatan kelembagaan dengan sub kegiatan yaitu pendampingan perencanaan dan penganggaraan yang responsif gender (PPRG). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD. GAP (Gender Analisis Pathway) GBS (Gender Budgeting Statement) Klasifikasi: Organisasi Perangkat Daerah; Instrumen Implementasi PPRG Ukuran: - Satuan: - Sumber Konsep: Perencanaan Responsif Gender; Anggaran Responsif Gender PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH